Nikita Mirzani & Permainan Hukum Di Negeri Ini

Nikita Mirzani dianggap korban perdagangan manusia.
Nikita Mirzani dianggap korban perdagangan manusia.

Kamis tengah malam 10 Desember 2015, nama Nikita Mirzani terus meroket menjadi salah satu trending topic di Twitter pada Jumat pagi 11 Desember 2015.

Publik nampak banyak yang antusias mencari tahu gerangan apa yang terjadi pada artis sensasional yang mengaku telah melakukan operasi plastik ini.

Ternyata Nikita Mirzani tertangkap oleh pihak Bareskrim Polri sekitar pukul 11 malam WIB dalam keadaan tanpa busana di kamar hotel bintang 5 di Jakarta Pusat, karena diduga terlibat prostitusi online dengan tarif Rp 65 juta per sekali kencan, wow.

Artis yang telah punya dua anak, dua kali bersuami dan dua kali masuk bui ini, tertangkap bersama artis lain Putty Revita, finalis Miss Indonesia tahun 2014. Putty sendiri dikabarkan memasang tarif Rp 50 juta per sekali kencan.

Permainan Hukum Di Negeri Ini

Putty Revita (Finalis Miss Indonesia 2014) dan Ariel Noah.
Putty Revita (Finalis Miss Indonesia 2014) dan Ariel Noah.

Meski tertangkap, keduanya dinilai sebagai korban perdagangan manusia di mata hukum negeri ini. Sebuah logika berpikir yang janggal, mengingat keduanya melakukan penjualan jasa prostitusi dengan kesadaran dan tarif yang tinggi justru bebas.

Sebagai orang tua, hal ini membuat saya cukup prihatin, karena ternyata di mata hukum negeri ini penyedia jasa prostitusi tidak dapat dijerat hukuman.

Saya tidak bermaksud menjadi moralis, tapi kelonggaran ini semacam menjadi karpet merah buat para penjaja seks komersial dalam menjalankan “pekerjaan”.

Tiba-tiba benak saya menerawang pada kasus video mesum Ariel Noah dengan Cut Tari dan Luna Maya. Yang mendapat hukuman bui hanyalah Ariel Noah, tidak demikian dengan dua lawan mainnya.

Seorang teman mengatakan, “Ini Indonesia boosss…enjoy…hahahaha.”

Iya, mungkin karena itu pula banyak keselahan di negeri ini dapat dimaafkan, lalu dimasukkan ke keranjang sampah untuk dilupakan selamanya.

Kejanggalan Logika Hukum

Di saat penjaja prostitusi dianggap sebagai korban perdagangan manusia, kejanggalan lain muncul.

Di awal Desember 2015 ini, pihak kepolisian telah melakukan sosialisasi pelarangan modifikasi dan bisa dijerat sebagai tindakan pidana. Bentuk sosialisasinya sebagai berikut:

  1. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.
  2. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian.
  3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

Larangan ini dapat membuat pelanggar bisa dikenai hukuman denda sampai Rp 24 juta.

Dua orang rekan saya yang berkecimpung di bidang modifikasi motor sejak cukup lama pun teriak.

“Menolak keras pelaksanaan peraturan tersebut. Itu sama saja dengan mematikan ekonomi kreatif,” kata seorang rekan pemilik rumah modifikasi di Depok.

“Peraturan tersebut abu-abu, seperti menjadi indikasi pihak kepolisian mencari alasan untuk menindak pengendara sepeda motor. Kalau peraturan ini diterapkan, bisa-bisa 90 persen motor di Indonesia ditangkap semua. Coba saja masak ganti spion dan ban bisa jadi alasan untuk ditangkap,” kata seorang rekan lain yang memiliki workshop modifikasi motor retro di bilangan Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Tiba-tiba benak liar saya ingin mengusulkan pada keduanya, “Bagaimana kalau jadi trans gender penjaja seks komersial, mas bro? Kan bisa lolos tuh gak diancam hukuman pidana?”

Parlemen dan Kejahatan Yang Melawan

70 tahun merdeka pun, pelaksanaan hukum di negeri ini masih tetap tumpul ke atas. Dari gedung parlemen yang mulia, sang pemimpin terus melawan. Dua wakil setianya pun terus membela.

Salah satunya berujar urusan catut mencatut nama adalah hal yang biasa. Enak sekali dia berujar di tengah ekspresi senyumnya yang menggemaskan dan tubuhnya yang makin subur dibalut pakaian berkelas.

“Pak, ngomong-ngomong, bolehkah saya mencatut nama anda untuk tindakan kejahatan?”

 

3 Replies to “Nikita Mirzani & Permainan Hukum Di Negeri Ini”

  1. Om, derry artikelnya selalu ada sentilannya nih hahaha…
    itu yang masalah modifikasi, bukannya yang dimaksud harus lapor ke polri itu kalo modifikasinya berat ya om?

    Terus yang tante Nikita Mirzani itu, dia ditangkep bukannya pas lagi mau mandi ya om? hahaha
    (kidding loh om derry, hehe..)

      1. Alhamdulullah baik om hahaha…
        Om sendiri gimana kabar?

        Bener juga sih ya soalnya, saya rasa undang2nya dibuat “menggantung” gitu ga sih, semacam ambigu ga jelas gitu, iya ga?

        Hahaha ya enggak lah om bookingan saya mah belom ketangkep (loh?) Hahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s